Nomor Tahun Tentang Unduh
57 2012

Petunjuk Pelaksana PERDA 4 Thn 2011 ttg Pajak Daerah

4 2011

Pajak Daerah

5 2011

Retribusi Daerah

2 2012

Hibah Daerah

6 2006

Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah

1 2004

Perbendaharaan Negara

15 2004

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

17 2003

Keuangan Negara

20 1997

Penerimaan Negara Bukan Pajak

21 2001

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

22 2001

Minyak dan Gas Bumi

22 2009

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

28 2009

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

32 2004

Pemerintahan Daerah

33 2004

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

35 2008

Penetapan PERPU UU Otonomi Khusus

36 2008

Perubahan Keempat UU Pajak Penghasilan

38 2008

Perubahan PP 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah

53 2010

Disiplin Pegawai Negeri Sipil

2005

Hibah Kepada Daerah

58 2005

Pengelolaan Keuangan Daerah

69 2005

Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS

69 2010

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

71 2010

Standar Akuntansi Pemerintahan

97 2012

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan IMTA

106 2002

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

37 2014

Pedoman Penyusunan APBD 2015

80 2015

Permenpan No 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

4 2009

Pertambangan Mineral dan Batu Bara

54 2010

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

70 2012

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

84 2012

Tentang Pengadaan Barang Jasa Khusus Papua dan Papua Barat

22 2008

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

9 2010

Pajak Daerah

5 2011

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

17 2002

Besaran Nilai Perolehan Pajak Air Permukaan

98 2008

Uraian Tugas DISPENDA

119 2010

Nilai Perolehan Air

14 1996

Sumbangan Pihak Ketiga

6 2009

Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan

44 2009

Rumah Sakit

14 2002

Pengadilan Pajak

6 1983

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

9 1994

Perubahan atas UU No 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum Perpajakan

1 2011

Retribusi Jasa Umum

2 2011

Retribusi Jasa Usaha

180/2038/S 2015

KERJASAMA Dl BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

2 2012

Retribusi Jasa Usaha

540/1406/S 2012

PERJANJIAN SISTEM PENGELOLAAN TAILING

Freepo 2012

KESEPAKATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

974 2015

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN KENDARAAN BERMOTOR

17 2013

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAEARH

101 2014

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015

41 1999

Kehutanan

52 1998

Perubahan atas PP 22 thn 1997 ttg Jenis dan Penyetoran PNBP

101 2014

Lampiran Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015

9 2012

Jenis dan Tarif Atas PNBP di Lingkungan ESDM

23 2010

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba

55 2005

Dana Perimbangan

19 2006

Perubahan atas PP 62 Thn 2002 ttg Tarif PNBP Perikanan

22 1997

Jenis dan Penyetoran PNBP

33 2014

PNPB dari Penggunaan Kawasan Hutan

50 2010

PNBP Kepolisian

12 2014

Jenis dan Tarif PNBP Kehutanan

13 2000

Perubahan atas PP 58 thn 1998 ttg PNBP Pertambangan

45 2003

Tarif atas Jenis PNBP ESDM

14 1992

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

40 2007

Perseroan Terbatas

25 2007

Penanaman Modal

6 2014

Desa

12 1985

PBB

12 1994

Perubahan atas UU 12 Thn 1985 ttg PBB

58 2012

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah

59 2012

Petunjuk Pelaksana PERDA 5 Thn 2011 ttg Retribusi Daerah

60 2012

Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan

61 2012

Pembentukan Kantor SAMSAT Se-Provinsi Papua

62 2012

Pengembalian Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan

63 2012

Pengurangan atas Pajak PT.Freeport Indonesia

5 2010

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Dinas

5 2015

Penyelenggaraan SAMSAT

3 1978

Sumbangan Pihak Ketiga

1 2012

Retribusi Daerah

1 2012

Retribusi Daerah (Lampiran)

2015

Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kab. Mimika Dengan Pemprov Papua Tentang Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama SAMSAT Timika

925/411 2015

Biaya Perjalanan Dinas PNS 2016

221 2015

Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada DISPENDA Papua

18 2016

Perangkat Daerah

297 2009

Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain Provinsi Papua Melalui Jasa Perbankan di Provinsi Papua

149 2003

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

215 2004

Perubahan Keputusan Gubernur Papua Nomor 149 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Papua No 11 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan

540/2986/SET 2005

Penetapan Bersarnya Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan PT. Freeport Indonesia Tahun 2006

93 2003

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENDAGRI NO 12 TAHUN 2002 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR YANG DIGUNAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK, PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM

180/2038/SET 2014

KERJA SAMA DI BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

970/0499/DISPENDA 2017

PELAYANAN PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK(PNBP), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR(BBN-KB), SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (SWDKLLJ), IURAN WAJIB KENDARAAN BERMOTOR UMUM (IWKBU) DAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA (SP3) PADA KANTOR BERSAMA/SAMSAT

973/10776/SET 2014

PERJANJIAN HIBAH DAERAH

11 2002

PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN DI PROVINSI PAPUA

25 2017

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

57 2012

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

12 2021

Coba bund

25 2017

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

57 2012

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

2 2013

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

6 2016

TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KOTA SE PROVINSI PAPUA

11 2018

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI PAPUA

14 2013

PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

14 2019

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI PROVINSI PAPUA

18 2019

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK AIR PERMUKAAN PT FREEPORT INDONESIA ATAS PEMANFAATAN SUNGAI AGHAWAGON OTOMONA UNTUK PERIODE PAJAK TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2018

19 2016

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

19 2019

TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN PT FREEPORT INDONESIA MASA PAJAK TAHUN 2019-2041

29 2016

TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

44 2018

PENEGUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAERAH BAGI PEMOHON PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

61 2012

PERGUB NO 61 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR BERSAMA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DIBAWAH SATU ATAP ATAU (SAMSAT) SE PROVINSI PAPUA

65 2016

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA

65 2016

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA

69 2017

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA

87 2017

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA

31 2014

PERHITUNGAN DASAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014 DI PROVINSI PAPUA

56 2012

PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2012 DI PROVINSI PAPUA

90 2019

KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUANAN DAN KEUANGAN DAERAH

17 2020

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua

50/PMK.07/2019 2020

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERTURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 205/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA

28 2009

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1000 2021

coba berkas rahasia