BAPPENDA Papua

Pada tanggal 29 - 30 November 2022 bertempat di Hotel Horison Jayapura, telah dilaksanakan Rekonsiliasi Data Penerimaan Pajak Daerah bulan Oktober dan November 2022 Pasca Pembebasan Pajak ke - 1 yang diikuti oleh Bendahara Khusus Penerimaan UPPD/ Samsat se Papua.

Dalam sambutan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua yang dibacakan oleh ketua Panitia Bapak Iskandar Wonda, SE.,MSA.,Ak.CA mengatakan bahwa tujuan dari rekonsiliasi ini untuk menyamakan data PKB, BBN-KB dan PAP antara Kantor Pusat dan UPPD/ Samsat se Papua sehingga apabila terjadi selisih dapat diketahui penyebabnya dan ditemukan solusinya. Diharapkan agar hasil dari rekonsiliasi ini bisa meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) di penghujung Tahun 2022 sesuai Target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Selasa, 19 Juli 2022 Pukul 09.30 WIT diadakan serah terima Mesin EDC (Elektronik Data Capture) yang diserahkan secara langsung oleh Direktur Kantor Cabang Utama PT. Bank Papua kepada Organisasi Peragkat Daerah (OPD) Pemungut Retribusi yang didampingi oleh Plh. Kepala Bappenda Provinsi Papua Hartati Sofia Iwanggin, SE.,M.Si,. Mesin EDC ini adalah salah satu alat elektronik milik Bank Papua yang berfungsi sebagai penerima transaksi pembayaran non tunai melalui jaringan kartu ATM. Dalam arahannya Plh. Kepala Bappenda Provinsi Papua Sofia Iwanggin, SE.,M.Si,. mengatakan bahwa dalam mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di Provinsi Papua. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua melalui bidang retribusi sedang mengembangkan layanan penerimaan retribusi daerah yang cepat, tepat, akurat dan mudah kepada masyarakat, yang salah satunya adalah melalui penggunaan EDC Bank Papua. Plh. Kepala Bappenda juga menyampaikan terima kasih kepada Direktur Utama PT. Bank Papua yang telah memberikan bantuan Electronic Data Capture (EDC) kepada 5 (lima) OPD pemungut retribusi daerah yaitu 1). Dinas Olahraga Dan Pemuda, 2). Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP), 3). Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman, 4). Dinas Kelautan Dan Perikanan 5). Biro Umum Setda Provinsi Papua.Diharapkan dengan adanya mesin EDC ini wajib retribusi dapat melakukan transaksi retribusi daerah melalui mesin EDC ini karena dengan cukup menggesek Kartu ATM di mesin EDC Bank Papua sehingga wajib retribusi tidak lagi melakukan pembayaran secara tunai kepada Bendahara Khusus Penerima pada OPD namun harapannya cukup dengan menggesek Kartu ATM pada mesin EDC ini.

Telah Berlangsung di Ballroom, Swiss-Bell Hotel Jayapura tanggal 08 Desember 2022 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Se- Provinsi Papua Tahun 2022. Tim PPID Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua mendapatkan kategori "CUKUP INFORMATIF" (Zona Hijau  Peringkat III). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ibu Adriyani dari Komisi Informasi Provinsi Papua kepada Ibu Hartati Iwanggin, SE., M.Si selaku Ketua Tim PPID Bappenda Provinsi Papua.

Pada Hari Selasa, 4 Oktober 2022 bertempat di ruang Aula Lantai III Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua diadakan Rapat Evaluasi Perjanjian Kerjasama Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan melalui Kantor Pos, yang dihadiri oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan BAPPENDA Provinsi Papua dan Perwakilan PT. Jasa Raharja Cabang Papua beserta PT. Kantor Pos Indonesia Cabang Jayapura. Dalam rapat tersebut terdapat beberapa evaluasi diantaranya terkait waktu penyetoran dan perlunya kerjasama para pihak untuk meningkatkan sosialisasi pembayaran PKB Tahunan melalui Kantor Pos kepada Wajib Pajak.

Pace... Mace... Kaka... Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor diperpanjang samsai dengan tanggal 30 Desember 2022 loh ...

Ayo ... Kitorang manfaatkan kesempatan ini jangan sampai tertinggal, terus ada pepbebasan pokok pajak serta pemberian keringanan pokok PKB.

KO BAYAR PAJAK. . . KO ANDALAN. . .

Dengan tema " Maka Pulanglah Mereka ke Negeri-Nya melalui Jalan Lain (Matius 2:12)" telah dilaksanakan kegiatan Ibadah Penutupan Oikumene Tahun 2022 di Aula Bappenda Provinsi Papua yang dihadiri oleh semua ASN, Tenaga Kontrak, Dharma Wanita Persatuan Bappenda Provinsi, Cleaning Service dan 3 (Tiga) UPPD/ Samsat terdekat.

diketuai oleh Ibu Hartati Iwanggin, SE., M.Si selaku Sekretaris Badan dalam sambutannya mengatakan " Natal mempunya makna untuk semua orang, mereka bersuka cita, bersuka ria menyambut pohon terang yang akan tiba di antara kita". sebagai penutup kegiatan Ibadah dilakukan foto bersama dan saling tukar kado.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua mengadakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah untuk Bendahara Khusus Penerima (BKP) di Provinsi Papua. Bintek ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari mulai Tanggal 15 – 16 Juni 2022 bertempat di Meeting Room Hotel The One Legian, Bali. Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Papua yang diwakili oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua, Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang diwakili oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Direktur Utama Bank Papua yang diwakili oleh Pemimpin Devisi Perencanaan Strategis Bank Papua, Pejabat Eselon III Bappenda dan Pemerintah Provinsi Bali, Pejabat eselon IV dan Bendahara Khusus Penerima OPD Pemungut Retribusi Daerah Provinsi Papua.

Dalam sambutannya Gubernur Papua yang dibacakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua mengatakan bahwa “dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance pada pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab serta memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik. Pengelolaan keuangan yang baik antara lain menganut prinsip akuntabilitas yang berpotensi pada hasil, profesionalitas dan keterbukaan dalam mengelola keuangan daerah. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut, dituntut sumber daya manusia yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan (perbendaharaan). Pemerintahan yang bersih dan baik menuntut para pengelola keuangan daerah untuk dapat bekerja sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin kritis dan transparan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur negara sangat diperlukan termasuk pengelola keuangan atau bendahara.”